Home Breaking News Diduga Ada Indikasi Penipuan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Blora Lakukan...

Diduga Ada Indikasi Penipuan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Blora Lakukan Sidak !

2150
0
SHARE
Sidak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Blora, di Kantor PT. Intan Sari Persada (Eko Arifianto/ sekat.co)

Blora, sekat.co – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Blora, merespon cepat informasi yang beredar di masyarakat tentang edaran brosur yang telah diterbitkan oleh PT. Intan Sari Persada. Rombongan Dinas yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Suryanto, segera melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke kantor PT. Intan Sari Persada yang terletak di Jl. Halmahera No. 17 Blora, pada (03/05/17) siang tadi.

Setibanya di lokasi, rombongan kemudian masuk dan mulai melihat-lihat, tampak terlihat di ruang tengah produk teh herbal dengan merk Daun Jati Cina yang tersusun rapi di dalam etalase, terlihat juga para karyawan yang mondar-mandir karena panik melihat kedatangan rombongan dari dinas.

Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tersebut sempat membuat pihak PT. Intan Sari Persada terkejut, apalagi setelah pihak dinas menanyakan kepada PT. Intan Sari Persada terkait informasi yang beredar dari masyarakat mengenai adanya tarikan nominal Rp.10.000,- kepada calon pencari kerja, hingga tarikan Rp.250.000,- kepada calon pencari kerja yang sudah diterima di perusahaan tersebut.

Pada kesempatan itu Efan selaku Kepala Cabang memberikan penjelasan kepada pihak dinas mengenai tarikan nominal Rp.10.000,- dan Rp.250.000,- tersebut dengan dalih kemitraan.

Nominal Rp.10.000,- itu memang kita minta kepada calon pelamar kerja, karena dari nominal tersebut Rp.8.000,- kita berikan kepada karyawan yang sudah bekerja di sini, dan Rp.2.000,- masuk ke perusahaan karena memang calon pekerja yang sudah diterima masuk kerja di sini memiliki kewajiban untuk menyebarkan 1.000 brosur di mana di dalam brosur ada nama karyawan tersebut. Dari 1.000 lembar brosur yang sudah disebarkan, harapannya bisa mendapatkan calon karyawan baru sebanyak 100 orang.

“Jadi Rp.8.000,- x 100 orang mendapatkan Rp.800.000,- dan berlaku kelipatannya. Itu merupakan bukti apresiasi kami terhadap karyawan,” kata Efan.

Efan yang belakangan diketahui berdomisili dari Madiun ini juga memberikan gambaran kepada pihak dinas, mengenai adanya tarikan Rp.10.000,- dengan mengibaratkan seperti seseorang yang hendak menonton bioskop.

“Orang membeli tiket bioskop Rp.10.000,- setelah masuk bioskop ternyata filmnya kurang bagus, maka di tengah pemutaran film orang tersebut pulang, kan uangnya tidak bisa diminta kembali,” ungkap Efan.

Sedangkan untuk nominal Rp.250.000,- Efan mengatakan, nominal tersebut diperuntukkan untuk membuat KTA Member/ Anggota. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dari pernyataan salah satu karyawan bagian penerimaan calon tenaga kerja di PT. Intan Sari Persada, yang mengatakan bahwa nominal Rp.250.000,- untuk jaminan kepada perusahaan.

Sementara itu dari serangkaian penjelasan yang diberikan Efan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pihak dinas tidak membenarkan pola sistem seperti itu, itu menyalahi aturan jelas Suryanto.

“Memungut uang dari calon karyawan termasuk melanggar Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan,” tegas Suryanto.

Suryanto juga menambahkan, untuk nominal Rp.8.000,- yang diberikan kepada karyawan sudah seharusnya menjadi kewajiban perusahaan, bukan menjadi tanggung jawab calon pencari kerja yang mendaftar. Apa lagi perusahaan atas nama PT. Intan Sari Persada, ternyata sama sekali belum terdata di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora. Sudah semestinya mereka melakukan identifikasi terlebih dahulu di Kantor, terkait dengan rekruitment calon tenaga kerja,” tandas Suryanto.

Apalagi mengistilahkan seperti orang yang sedang menonton bioskop, kan tidak relevan itu.

“Mereka datang untuk menonton, sedikit banyak melihat hasil dari yang ditonton, lha ini orang datang ditarik uang Rp.10.000,- dengan harapan bisa bekerja, tapi realitanya mereka pulang dengan tangan hampa,” beber Suryanto.

Suryanto juga menyesalkan mengenai program kemitraan yang diusung oleh pihak perusahaan, apalagi kalau dilihat sekilas dari brosur yang beredar kan sama sekali tidak memperlihatkan kemitraannya akan tetapi malah terlihat seperti lowongan pekerjaan nya.

“Berdasarkan temuan ini, tetap akan kita tindaklanjuti karena jelas dilihat dari peraturan UU Ketenagakerjaan mereka sudah menyalahi aturan, bahkan bisa terindikasi ke arah penipuan” tutup Suryanto. (Ari Prayudhanto/Eko Arifianto/TN)