Home Hukum Kantor Staf Kepresidenan Angkat Suara Terhadap Vonis Bambang Tri

Kantor Staf Kepresidenan Angkat Suara Terhadap Vonis Bambang Tri

329
0
SHARE

Blora, sekat.co – Usai sudah sidang dengan agenda pembacaan tuntutan vonis tiga tahun penjara terhadap terdakwa Bambang Tri Mulyono atas kasus buku yang ditulisnya yang berjudul ‘Jokowi Undercover : Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri’, pada Senin (29/05) siang tadi.

Staf Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Ifdal Kasim, nampak hadir mengikuti jalannya persidangan yang digelar siang tadi oleh Pengadilan Negeri Blora.

Dalam akhir persidangan yang digelar, Ifdal Kasim mengatakan bahwa hadirnya dirinya dipersidangan tidak mempunyai maksud apapun, apalagi mencoba untuk mengintervensi keputusan hakim. Semua murni karena dirinya mewakili pihak Kantor Staf Kepresidenan saja.

“Jangan mempunyai penafsiran yang aneh-aneh ya, saya murni hanya mengikuti jalannya sidang saja, dan ini baru pertama kali saya mengikuti jalannya persidangan,” katanya kepada sekat.co siang tadi.

Mengenai vonis hakim satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 4 tahun penjara untuk terdakwa Bambang Tri Mulyono, Ifdal menyatakan sangat menghormati atas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim.

“Vonis tiga tahun penjara terhadap terdakwa, sepenuhnya sudah jadi kewenangan hakim. Kami tidak ingin mencampuri persoalan tersebut,” tukasnya.

Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga menambahkan, seluruh pernyataan dan tuduhan yang dinyatakan terdakwa baik dalam buku yang ditulisnya ataupun serangkaian status yang ditulis diakun facebook miliknya tertanggal (13/11/16-26/11/16) yang lalu, semua hanyalah fitnah belaka dan tuduhan ini tidak mendasar.

“Saya melihat dalam persidangan ternyata tuduhan-tuduhan tersebut tidak mendasar ya, dan cenderung ke arah fitnah. Dan yang lebih disayangkan oleh kita bersama adalah terdakwa Bambang Tri ini telah menyerang kehormatan Presiden RI Joko Widodo,” lanjutnya.

Dalam persidangan tersebut terdakwa Bambang Tri Mulyono dijerat dengan Pasal ‎28 ayat 2 UU juncto pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan vonis dari Majelis Hakim hukuman 3 tahun penjara.(Ari Prayudhanto/Eko Arifianto/TN)