Home Breaking News Diduga Lakukan Pungli, Dunia Pendidikan Kab. Blora Kembali Dibuat Galau

Diduga Lakukan Pungli, Dunia Pendidikan Kab. Blora Kembali Dibuat Galau

2851
0
SHARE

Blora, sekat.co – Dugaan atas pungutan liar atau pungli kembali mewarnai dunia Pendidikan Pemerintah Kab. Blora. Informasi yang kurang menyenangkan tersebut, kali ini menerpa SDN 5 Jepon, Kab. Blora yang terletak di Jl. Raya Blora-Cepu Km. 06 Jepon, lantaran pihak komite sekolah diduga telah melakukan penarikkan sejumlah uang kepada para orang tua murid SDN 5 Jepon Kab. Blora.

Informasi tak sedap tersebut muncul dikarenakan ada beberapa orang tua murid yang enggan disebutkan identitasnya mengaku mengeluh dan keberatan atas penarikan sejumlah uang sebesar Rp.165.000,- yang dilakukan oleh pihak komite sekolah dengan dalih merenovasi pagar depan sekolah, karena dirasa sudah tidak layak dan kurang sedap dipandang mata.

“Kalau misal disuruh bicara jujur, terus terang kami merasa keberatan, apalagi pekerjaan para suami kami ada yang seorang sopir, ada yang buruh tani, juga ada yang seorang buruh bangunan, lalu ada yang hanya penjual dami (jerami) untuk makan hewan ternak, dan ada yang kuli serabutan saja,” ungkap beberapa orang tua murid ketika dijumpai redaksi sekat.co, Selasa (11/07) lalu.

Beberapa orang tua murid tersebut juga mengaku tidak mampu berbuat banyak karena takut bila tidak menyetujui hasil dari keputusan dalam rapat komite, nantinya dapat mengganggu proses belajar anak-anak mereka di sekolahan tersebut.

“Kalau ancaman sih tidak ada, mas. Ya itu tadi hanya takut saja kalau misal tidak setuju nantinya anak kita yang jadi korban. Contoh saja pada saat penerimaan raport di sekolah. Bagi yang belum bayar iuran, oleh pihak sekolah raport anak kami ditahan dan tidak diberikan sebelum kami melunasi iuran tersebut,” ujar salah satu orang tua murid.

Secara terpisah, Suhadi selaku ketua Komite Sekolah SDN 5 Jepon Blora mengatakan, pada saat rapat Komite dengan menghadirkan para orang tua murid di sekolahan semua tidak ada masalah, dan nominal tersebut sifatnya hanya sukarela saja.

“Tidak benar dalam pungutan tersebut ada paksaan, mas. Jadi kenapa besaran nominal Rp.165.000,- tersebut bisa muncul ya atas kesepakatan bersama dengan para orang tua murid, dan ini sekali lagi sifatnya hanya sukarela. Bila ada yang tidak mampu ya sudah tidak kita paksakan,” katanya.

Suhadi kembali menampik mengenai informasi raport para murid yang tidak diberikan oleh pihak sekolah lantaran belum membayar iuran pembuatan pagar sekolah. Pihaknya juga membuktikan dari jumlah orang tua murid sebanyak 161 orang, hanya 141 yang sanggup membayar. Disitu pihak komite bersama pihak sekolah juga tidak mempermasalahkan, dan para orang tua murid semuanya juga sudah menerima raport anak-anak mereka.

“Dari jumlah itu saja kan sudah membuktikan bahwa iuran itu tidak ada paksaan atau mewajibkan, mas. Dan menurut informasi dari pihak sekolah, para orang tua murid juga semua sudah menerima raport anak-anak mereka kok dan tidak ada yang istilahnya ditahan oleh pihak sekolah,” tegasnya.

Senada dengan apa yang dilontarkan Suhadi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Kab. Blora Bambang Sinung Widoyoko juga menyatakan bahwa dalam hal iuran renovasi pagar depan sekolah SDN 5 Jepon tersebut sifatnya sukarela dan tidak ada paksaan.

“Kami sudah memanggil pihak sekolah terkait temuan ini, setelah pihak sekolah menjelaskan semua ya memang benar tidak ada paksaan dalam hal iuran tersebut. Buktinya ada sejumlah 141 orang tua murid dari total 161 yang mau membayar iuran tersebut, sedangkan sisanya tidak membayar juga pihak sekolah memaklumi,” tukas Bambang Sinung kepada redaksi sekat.co Rabu (12/07) kemarin.

Bambang Sinung menambahkan, untuk contoh kasus seperti ini pihak komite sekolah mengacu pada Permendikbud No.75 Th. 2016. Pihak komite berusaha untuk memaksimalkan perannya dalam peningkatkan mutu sekolah dengan menerapkan prinsip gotong royong, baik dalam penggalangan dana, maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

“Pada dasarnya itu, terkecuali dalam penggalangan dana tersebut ada paksaan dan ditentukan besaran nominalnya secara sepihak ya sudah beda lagi ceritanya. Kalau masih mematuhi koridor permendikbud tersebut ya sudah tidak masalah,” pungkasnya.(Ari Prayudhanto/TN).