Home Breaking News Diduga Terindikasi Pungli, Begini Tanggapan Pihak Dikdas Serta UPT Kec. Jepon

Diduga Terindikasi Pungli, Begini Tanggapan Pihak Dikdas Serta UPT Kec. Jepon

1193
0
SHARE

Blora, sekat.co – Adanya dugaan praktik pungutan liar atau pungli yang terjadi di SDN 5 Jepon Blora, pihak Dinas Pendidikan Nasional Kab. Blora bersama Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kec. Jepon ikut serta angkat bicara.

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kec. Jepon Drs. Suyoto membenarkan adanya penarikan uang oleh pihak komite sekolah kepada sejumlah orang tua murid SDN 5 Jepon dengan dalih untuk merenovasi pagar depan sekolah karena dirasa sudah tidak layak dan kurang sedap dipandang mata.

“Saya sudah cek langsung kepada ketua komite dan pihak sekolah beberapa hari yang lalu. Ya benar, memang ada penggalangan pungutan dana disitu, akan tetapi sifatnya sukarela saja dan tidak ada paksaan lho,” kata Suyoto kepada Redaksi, Kamis (13/07) kemarin.

Insert: Kepala UPT Jepon, Drs. Suyoto

Ditambahkan, mengenai renovasi pagar depan sekolah, ternyata hal tersebut mulanya merupakan usulan dari para orang tua murid itu sendiri kepada pihak sekolah.

“Jadi awalnya seperti itu, nah mengenai besaran nominal hingga Rp.165.000,- itu bisa muncul, ya atas kesepakatan bersama. Pihak komite ataupun pihak sekolah ya tidak mungkin akan berani, mas, ketika dalam proses penggalangan dana tersebut, mereka sampai menentukan jumlah besaran nominal kepada para orang tua murid, ya bisa pungli benar kalau itu terjadi,” ungkapnya.

Suyoto kembali melanjutkan, dalam permasalahan renovasi pagar depan sekolah, ternyata yang terlibat tidak hanya wali murid saja, akan tetapi para guru serta pihak kelurahan juga turut serta menyumbangkan sebagian kecil uang mereka secara suka rela untuk ikut serta merenovasi pagar depan sekolah yang tergolong sekolah favorit di wilayah Kec. Jepon tersebut.

“Makanya saya heran kenapa tiba-tiba ada wali murid yang protes langsung ke pihak Dikdas, sementara proses renovasi itu sudah berjalan. Apalagi ketika rapat pleno dengan komite dan pihak sekolah mereka semua sudah setuju,” sesal Suyoto.

Suyoto juga mengatakan, dari contoh kejadian seperti ini kedepan harapannya pihak sekolah dimanapun bisa lebih berhati-hati lagi. Terutama dalam hal pemungutan biaya. Baik itu untuk formulir pendaftaran ulang, biaya buku dan LKS, pengembangan ruang kelas dan perpustakaan, jangan sampai terjadi praktik pungutan liar disitu.

“Dalam pemungutan sejumlah uang yang saya sebutkan tadi, mas, tidak diperbolehkan. Karena pemerintah sudah mengalokasikan uang untuk sekolah lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada juga dana alokasi khusus dari anggaran daerah (APBD),” tukas Suyoto.

Senada dengan apa yang dikatakan Kepala UPT Jepon Drs. Suyoto, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Bambang Sinung Widoyoko juga menuturkan, semua informasi terkait dengan renovasi pagar depan SDN 5 Jepon Blora benar adanya, akan tetapi tidak dibenarkan kalau dalam pungutan tersebut ada paksaan.

“Saya sudah panggil semua pihak yang terkait hal itu, ternyata tidak benar informasi kalau ada unsur pemaksaan dalam pungutan tersebut, apalagi sampai raport para siswa ditahan. Buktinya pada (17/07) kemarin, semua orang tua murid menerima kok raport anak-anak mereka. Kemudian untuk indikasi pemaksaan juga tidak ditemukan, karena dari total 161 orang tua wali murid ternyata yang ikut berpartisipasi hanya 141 orang. Artinya disitu tidak ada paksaan,” bebernya.

Bambang Sinung juga menegaskan, diluar pungutan yang sifatnya sukarela tersebut bila masih tetap dilakukan oleh pihak sekolah maka laporkan saja ke pihak Dinas. Karena menurut Peraturan Mendikbud No. 44 tahun 2012, pungutan biaya yang dibebankan kepada siswa seperti biaya buku dan LKS juga pengembangan ruang kelas atau perpustakaan serta formulir pendaftaran ulang itu termasuk pungli, karena harusnya siswa tidak perlu mengeluarkan uang lagi.

“Artinya disini, kalau pungutan tersebut sifatnya diwajibkan, ya itu baru namanya pungutan liar atau pungli. Karena pemerintah sudah mengalokasikan uang untuk sekolah lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan ada juga dana alokasi khusus dari anggaran daerah (APBD),” pungkasnya.(Ari Prayudhanto/TN).