Home Pemerintahan Bupati Blora Kembali Lantik 4 Pejabat

Bupati Blora Kembali Lantik 4 Pejabat

221
0
SHARE

Blora, sekat.co – Pemerintah Kabupaten Blora, Kamis (24/8) kembali melaksanakan mutasi pejabat guna penyegaran dan peningkatan kinerja. Mutasi dilakukan terhadap empat pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

Bertempat di Ruang Rapat Bupati Blora, keempat pejabat pengawas yang dimutasi dilantik dan disumpah jabatan secara langsung oleh Bupati Djoko Nugroho didampingi Sekda Drs. Bondan Sukarno MM. Disaksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwignyo, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan Ir. Samsul Arief, Camat Tunjungan Dwi Bambang Priyono, Kabag Tata Pemerintahan Sudharmono, dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Blora Pitoyo.

Empat pejabat pengawas yang dilantik dan diambil sumpah jabatan diantaranya Gartini S.Sos, yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tunjungan, kini menjabat Kepala Subbagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Kedua adalah Jasmani S.Sos, MM yang semula menjabat Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tunjungan kini menjabat Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tunjungan.

Lalu ketiga Untung Sungkono yang tadinya Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih pada Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan menjadi Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tunjungan.

Kemudian pejabat keempat adalah Suhartono SE yang tadinya Kepala Subbagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menjadi Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih pada Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan.

“Selamat bagi yang hari ini dilantik. Mari bekerja untuk Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat.,” ucap Bupati Djoko Nugroho singkat dilanjutkan memberikan ucapan selamat kepada 4 pejabat yang dilantik.

Kepala BKD Kabupaten Blora, Suwignyo menyatakan bahwa pada dasarnya mutasi atau pergeseran pejabat adalah sebuah hal yang lumrah dilakukan di jajaran pemerintahan. Semuanya dilakukan untuk penyegaran dan peningkatan kinerja yang lebih baik. (TN)