Home Breaking News Dinas Lapor Polisi Terkait Situs Sejarah Pengging yang Diacak-acak Oknum Tak Bertanggungjawab

Dinas Lapor Polisi Terkait Situs Sejarah Pengging yang Diacak-acak Oknum Tak Bertanggungjawab

614
0
SHARE

Blora, sekat.co – Kepala Dinporabudpar (Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata), Drs. Kunto Aji, membenarkan bahwa memang kemarin ada laporan temuan dari tim Jelajah Blora, yang menyatakan bahwa ada aktifitas penggalian secara illegal di dalam kawasan situs Tapaan Pengging. Pihaknya langsung merespon cepat dengan menugaskan staf bidang kebudayaan untuk segera menindaklanjuti.  Dua orang staf seksi Sejarah Kepurbakalaan Dinporabudpar Kabupaten Blora, Setyo Pujiono dan Lukman Wijayanto pada sekitar pukul 19.00 WIB kemudian meluncur ke ke Mapolsek Banjarejo melakukan pengaduan resmi.

Staf Seksi Sejarah Kepurbakalaan Dinporabudpar Kabupaten Blora melaporkan ke kepolisian (Dok. Dinporabudpar)

“Kami dari Dinporabudpar sudah melaporkan ke pihak kepolisian atas aktifitas penggalian yang dilakukan secara illegal oleh beberapa orang yang diduga berasal dari Demak. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memang tidak memperbolehkan aktifitas penggalian secara illegal,” tegas Kunto Aji.

Pihak dinas dan aparat kepolisian kemarin malam (12/9) itu juga langsung melakukan penyelidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu situs Tapaan Pengging yang terletak di Dukuh Wadas, Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora sampai pukul 22.00 WIB. Petugas kemudian melakukan penyelidikan di lubang-lubang bekas galian yang terserak batubata-batubata di sekitarnya.

Anggota Kepolisian Sektor Banjarejo sedang melakukan olah TKP (Dok. Dinporabudpar)

Terkait ada atau tidaknya sosialisasi regulasi, ketika dikonfirmasi, Kunto Aji menjelaskan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan mengedukasi kepada masyarakat bahwa ada regulasi yang mengatur terkait aktifitas penggalian situs budaya.

“Sebetulnya kita juga telah melakukan sosialisasi. Harapan kami semua masyarakat bisa menghargai, jangan semata-mata menjadi kepentingan pribadi. Apa yang kami lakukan ini bertujuan agar situs-situs sejarah di wilayah Blora ini bisa terjaga,” tandasnya.

Agus, salah seorang tim Jelajah Blora sedang melakukan penelitian di lubang bekas penggalian (sekatcos)

Secara terpisah, hal senada juga disampaikan Eko Arifianto, koordinator tim Jelajah Blora, yang menyatakan kekecewaannya atas kejadian tersebut. Namun selain menyesalkan sikap pragmatis masyarakat, dia juga menyayangkan kinerja pemerintah yang dinilai lamban dalam hal penandaan batas, pemeliharaan dan pemasangan papan peringatan situs atau cagar budaya.

“Kejadian ini bisa merupakan pembelajaran kita bersama. Bila kita tahu bahwa situs sejarah merupakan sebuah aset daerah yang patut dijaga dan dari situ masyarakat diuntungkan, tentunya kawasan situs dan peninggalan bersejarah tersebut akan dijaga bersama. Jadi alangkah bijaknya, masyarakat jangan hanya sebagi pihak yang disalahkan, akan tetapi, pemerintah juga musti introspeksi akan kinerjanya. Untuk ke depan, mungkin pemerintah bisa melakukan kajian dan menindaklanjutinya dengan pembuatan program inventarisasi situs sejarah dan purbakala. Dengan penandaan batas, pemeliharaan dan pemasangan papan peringatan situs atau cagar budaya ini diharapkan masyarakat bisa mengetahui, turut menjaga, melestarikan dan mengelolanya,” kata Eko Arifianto sewaktu ditemui di kantornya.

Lubang bekas galian ilegal dengan batubata terserak di Situs Tapaan Pengging (sekatcos)

Eko juga menyatakan bahwa untuk program pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air sebetulnya sudah dianggarkan di APBD Tahun 2017 sebesar Rp.164.000.000. Sehingga sangat disayangkan apabila situs-situs sejarah dan purbakala di wilayah Kabupaten Blora tidak terjaga.

“Kami sangat menyayangkan kejadian kemarin. Sebanyak enam lubang bekas galian sedalam 1,5 meter kami temukan di lokasi situs Tapaan Pengging dengan batubata-batubata yang berserakan akibat penggalian liar dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Ternyata sewaktu kami cermati, ternyata tidak ada satupun papan penanda yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah lokasi situs sejarah,” pungkasnya. (A-7/ TN)