Home Breaking News Menolak Pungli Perhutani, Ratusan Petani Randublatung dan Mendenrejo Kab. Blora Melakukan Aksi

Menolak Pungli Perhutani, Ratusan Petani Randublatung dan Mendenrejo Kab. Blora Melakukan Aksi

3128
0
SHARE
Aksi Peringatan Hari Tani Nasional 2017 oleh Front Perjuangan Rakyat di depan kantor Perum Perhutani KPH Randublatung (sekatcos)

Blora, sekat.co  – Ratusan petani yang tergabung dalam elemen masyarakat Front Perjuangan Rakyat (FPR), siang tadi, Selasa, 26 September 2017 melakukan aksi damai dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke -57 di depan kantor Perum Perhutani KPH Randublatung.

Elemen masyarakat yang menamakan diri FPR ini terdiri dari beberapa organisasi, seperti Lidah Tani, Bapertani, Aredo, Forkom BS dan LBH BC. Aksi massa pada siang tadi diikuti kurang lebih 500 orang petani yang berasal dari Desa Temulus, Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, dan Dukuh Bapangan, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan yang dipimpin koordinator aksi Lukito (43) dan Sugiarto (39).

Peserta Aksi Hari Tani Nasional 2017 di depan Kantor Perum Perhutani KPH Randublatung (sekatcos)

Peserta aksi memulai aksinya dengan berjalan kaki sekitar pukul 07.30 WIB dari kediaman Lumadi, seorang Wakil Ketua Lidah Tani, Desa Temulus, Kecamatan Randublatung. Dalam long marchnya, para peserta aksi membawa poster yang bertuliskan: Tanah Untuk Rakyat, Hentikan Perampasan Tanah, Tolak Program PS (Perhutanan Sosial), Petani Butuh Harapan, Hutan Untuk Rakyat dan lain-lain. Sambil meneriakkan yel-yel perjuangan para peserta aksi bersholawat, menyanyikan tembang yang syairnya mengkritisi pihak Perhutani. Peserta aksi sampai depan kantor KPH Randublatung sekitar pukul 09.30 WIB.

Dalam orasinya, koordinator aksi Lukito menyuarakan beberapa sikap politiknya yaitu: menolak program Perhutanan Sosial, ‌menolak Nomor 713/04.4/PPb-Ren/Rdb/Divre-Jateng, ‌menolak tindakan sewenang-wenang Perhutani terhadap kaum tani, memprotes tindakan Perhutani yang tidak menghormati Lidah Tani sebagai organisasi yang sah, ‌menolak pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Perhutani kepada petani penggarap sawah hutan Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah berorasi sekitar 15 menit, pihak KPH Randublatung mempersilakan 10 orang perwakilan dari FPR untuk berdialog di dalam ruang pertemuan kantor KPH Randublatung. Perwakilan peserta aksi diterima langsung oleh Administratur (Adm) Perhutani KPH Randublatung, Ir. Joko Sunarto.

Audiensi Peserta Aksi dengan pihak Perum Perhutani KPH Randublatung (sekatcos)

Dalam sesi audiensi, Koordinator Aksi, Lukito, menyampaikan aspirasi dari para petani yang melatarbelakangi terjadinya aksi protes yang dilakukan di depan kantor Perhutani KPH Randublatung, salah satunya adalah terkait dengan praktik pungutan liar atau penarikan uang kepada para petani pengarap lahan di kawasan Perum Perhutani.

Dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan perwakilan peserta aksi, Administratur Perhutani KPH Randublatung kemudian menerangkan bahwa dari pihak Perhutani tidak ada program penarikan atau pungutan seperti yang dimaksudkan.

“Apabila ada oknum Perhutani yang melakukan pungutan kepada petani penggarap sawah hutan akan ditindak tegas,” kata Joko Sunarto.

Dalam keterangannya, Joko Sunarto juga menjelaskan tentang program agroforestri. Agroforestri ini adalah sistem penggunaan lahan atau usahatani yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan masyarakat sekitar.

Longmarch FPR (Front Perjuangan Rakyat) Aksi Hari Tani Nasional 2017 di Randublatung Blora (sekatcos)

“Program agroforestri tidak membebani petani dengan biaya sewa lahan. Tetapi ada kerjasama yang menguntungkan antara pihak Perhutani dengan petani hutan sesuai tercantum dalam Permenhut No.39 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan. Adapun bentuk kerjasama di antaranya adalah mengenai jenis tanaman, pupuk dan bagi hasil dari pengelolaan sawah hutan. Adapun yang dimaksud dengan pungutan sebenarnya itu adalah PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang memang harus dibayar. Adapun besaran PNBP sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Pihak Perhutani berjanji akan selalu menjalin komunikasi yang berkelanjutan kepada FPR mengenai sosialisasi program-program yang berhubungan dengan petani penggarap sawah hutan,” terang Joko Sunarto di acara audiensi bersama perwakilan peserta aksi.

Pihak perwakilan petani dapat menerima penjelasan dari pihak Perhutani dan selanjutnya pihak perwakilan aksi menyampaikan hasil audiensi tersebut di hadapan semua peserta aksi.

“Beban biaya Rp.400.000;  itu tidak ada, dan bila ada oknum Perhutani melakukan pungutan liar terhadap petani penggarap sawah hutan, akan kita tangkap dan kita serahkan ke KPH Randublatung,” kata Lukito dengan lantang.

Lukito selaku Koordinator Aksi menyampaiakn hasil audiensi dengan Perhutani di depan peserta aksi (sekatcos)

Peserta aksi bersorak. Aksi selesai pukul 11.00 WIB dengan didahului do’a bersama dan kemudian peserta berjalan kaki kembali ke rumahnya masing-masing.

Aksi massa peringatan Hari Tani Nasional di kantor Perum Perhutani KPH Randublatung siang tadi mendapat pengawalan dan pengamanan sejumlah 257 personil gabungan Kepolisian Resort Blora yang dipimpin oleh Kapolres Blora AKBP Saptono, S.I.K, M.H. Aksi berjalan lancar, aman, damai dan tertib.

Ketika dikonfirmasi di tempat terpisah, terkait dengan penarikan uang untuk sewa lahan atau pungutan, Andriyanto, selaku koordinator JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) Jawa Tengah dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada ruang hukumnya, artinya tidak ada keabsahannya.

“Pertama: Tarikan uang garapan lahan di wilayah kerja Perum Perhutani itu tidak dibenarkan. Kedua: Bahwa sharing atau bagi hasil tentang pemanfaatan atau penelolaan lahan di wilayah kerja Perhutani itu dibenarkan setelah adanya akad perjanjian kerjasama dalam bentuk sharing bagi hasil. Ketiga: Ketentuan peraturan yang berlaku yang mendasari keabsahan sharing atau bagi hasil itu tertera di SK Direksi Perum Perhutani tentang Pedoman Bagi Hasil Hutan Kayu dan SK Direksi tentang PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat),” terangnya.

Andriyanto, koordinator JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) Jawa Tengah dan DIY sewaktu melakukan audiensi dengan Perum Perhutani KPH Randublatung, 15/08/2017 lalu (sekatcos)

Lanjut Andriyanto, semua kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan lahan di wilayah kerja Perum Perhutani harus atau wajib tercatat di dalam RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan) dan RTT (Rencana Teknik Tahunan). Intinya, pemanfaatan atau pengeloaan lahan, dari mulai pembelian bibit, pupuk, perawatan, penjarangan, tebang habis, itu tercatat di dalam RPKH dan RTT tersebut.

“Pertanyaannya, seandainya tarikan-tarikan itu secara faktual pernah dilakukan, bagaimana mempertanggungjawabkan hal itu,” pungkasnya.  (Bambang Supriyanto/ Eko Arifianto/ TN)