Home Breaking News Sepenggal Cerita dari Rusunawa dan Pemukiman Bantaran Sungai Balun

Sepenggal Cerita dari Rusunawa dan Pemukiman Bantaran Sungai Balun

242
0
SHARE
Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) yang terletak di Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu (sekatcos)

Cepu, sekatcos Rombongan Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora pada Selasa (5/12) meninjau Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) yang terletak di Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu. Bangunan lima lantai yang merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum Bagian Cipta Karya, yang telah dimulai pengerjaannya pada akhir 2014 tersebut kini sudah selesai dan ditempati. Rombongan disambut oleh Sunarko, seorang Staf Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora yang merupakan penanggung jawab pengelolaan Rusunawa.

“Dari 99 kamar, saat ini masih 15 kamar yang masih kosong. Penggunaan mulai Februari 2017 kemarin. Iya, nek pengin ngoyak penuh sebetulnya sangat cepat, mas, tapi kan harus berdasarkan syarat dan prioritas. Kriterianya sudah berkeluarga, berpenghasilan di bawah Rp2 juta dan warga Cepu. Dulu pertama dari Balun dan Tambakromo, terus meluas ke satu Kecamatan Cepu,” jelas Sunarko.

Rusunawa di Lantai II (sekatcos)

Rumah susun berlantai 5 yang berdiri di lahan pertanian eks bengkok kelurahan seluas kurang lebih empat hektar ini dan terletak di belakang SMP Negeri 1 Cepu ini telah dibuka sejak Februari 2017. Anggarannya menelan Rp15,8 milyar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah kamar ada 99 kamar dengan luas per petak 5×5 meter, dengan 2 kamar di lantai bawah yang dikhususkan untuk penyandang difabel.

“Ukuran petak per kamar luasnya 5×5 meter. Biaya sewa kamar per bulannya berbeda-beda. Dari mulai lantai 5 yang biaya sewanya Rp50 ribu, lantai 2 biaya sewanya Rp125 ribu, lantai 3 sewanya Rp100 ribu, dan di lantai 4 biaya sewanya Rp75 ribu. Untuk listrik dan air bayar sendiri sesuai penggunaan,” lanjutnya.

Tampak seorang warga Rusunawa sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga (sekatcos)

Di Rusunawa tersebut juga tinggal sepasang suami-istri. Karsini, seorang warga kelahiran Magetan yang sudah tinggal di Cepu selama 30 tahun bersama dengan suami. Kalau malam Karsini berjualan di Taman Seribu Lampu. Karsini dibantu oleh suami jualan ayam goreng, bebek goreng, lele goreng, dan tempe penyet. Hasil dari jualan di Rusunawa dipakai bayar sewa Rusun, sedang hasil jualan di Taman Seribu Lampu dipakai untuk makan sehari-hari. Menurut keterangannya, di Rusunawa ini Karsini bayar sewa per bulan untuk kamar Rp125 ribu, bayar penggunaan air Rp22 ribu, dan penggunaan listrik Rp35 ribu-38 ribu.

“Dulu sebelum tahu ya bayar nya sampai mahal, terus akhirnya saya padamkan lampu kalau malam agar hemat pembiayaan,” kata Karsini.

Terkait dengan fasilitas yang ada di Rusunawa, Karsini menjawab:

“Menurut saya, fasilitasnya sudah cukup, Pak. Kula manut kalih Pak Samsul, kepalane, manut kalih Pak Narko, pengelolane. Ngeten mawon sampun seneng,” kata Karsini sambil tersenyum dengan didampingi suaminya.

Karsini, seorang warga yang tinggal di Rusunawa (sekatcos)

Beda Karsini beda pula yang dikatakan oleh Sumiran, seorang laki-laki warga Balun Cepu, yang tinggal di lantai 3 Rusunawa yang mengeluh soal ketiadaan pekerjaan.

“Nggih niku, masalahe kula nggih kerjaan, niki sampun ilang. Padahal niki kula perbulane mbayare 100rb kangge kamar, toya sak listrike 125rb. Riyin kula tahun 1970 sampun mbecak. Anak kula 4, sing manggen mriki 2,” tutur Sumiran (66) yang sering sakit-sakitan dan paska melakukan operasi mata.

Sumiran dan istrinya yang mengeluhkan ketiadaan lapangan pekerjaan di Rusunawa (sekatcos)

Setelah meninjau Rusunawa di Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu rombongan Dinrumkimhub) Kabupaten Blora melanjutkan tinjauan ke lokasi bekas penggusuran pemukiman warga di bantaran anak sungai Bengawan Solo (Kali Balun) RT 03 RW 13 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu.

Terlihat beberapa warga yang dulu menempati wilayah tersebut masih melakukan aktifitas, seperti halnya Sumaji (63), seorang warga yang masih menekuni pekerjaan kesehariannya yaitu sebagai pemulung, walaupun sekarang sudah tinggal di Rusunawa.

“Iya, setelah digusur tinggal di Rusunawa, tapi untuk keseharian masih menjadi pemulung di sini,” kata Sumaji sambil menghisap sebatang rokok dengan merdeka.

Sumaji, seorang warga Balun yang masih menekuni pekerjaan kesehariannya sebagai pemulung (sekatcos)

Dulu sebelum dilakukan normalisasi sungai, kata Ir. Samsul Arif, karena terhalangi oleh pondasi-pondasi pemukiman warga menjadikan jalan air di sungai Balun menyempit.

“Bayangkan, pondasi-pondasi pemukiman tersebut terletak di tengah, hingga di sisi tembok-tembok itu sehingga sungai sebagai jalan air hanya tersisa 1 -1,5 meter,” terang Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora tersebut.

Menurutnya, dari pemerintah sebetulnya sudah melakukan negoisasi.

Ir. Samsul Arif, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora (sekatcos)

“Walaupun di tengah sungai kan harusnya dia nyewa. Itu kan tanah pemerintah. Kalau menuntut ganti untung mestinya dia bayar sewa dulu ya? Rencana sudah kita kasih gratis tinggal di Rusunawa selama 3 bulan, tapi sepertinya mereka belum mau, dan masih meminta kompensasi atas bangunan rumahnya. Seluruhnya ada 35 KK, yang 24 KK sudah masuk ke Rusunawa,” terang Samsul Arif.

Keterangan tersebut langsung mendapat bantahan dari beberapa orang yang ada di tepi sungai Balun.

“Ndak, sebetulnya gini. Ini bukan selebar ini, ini awalnya hanya 3 meter, langsung ada rumah sebanyak 33 KK. Pemkab akan melebarkan 6 meter. Yang saya herankan, kenapa pelebaran ini hanya tempat penduduk saja? Yang saya herankan juga, di sana itu ada tembok yang juga jatuh ke sungai, mengapa kok tidak digempur? Kenyataannya di situ sudah bisa dibikin sertifikat oleh SMA di situ. Itu yang saya namakan “tebang pilih”. Itu kata dari Camat, Pak Joko Susilo. Kalau memang adil sama-sama lah. As (poros-Red) nya mana, ini diambil di mana. Ambil sini sedikit, ambil sini sedikit, kan penduduk bisa menempati. Kita masih bisa bikin rumah di sini juga. Dan temen-temen juga bisa bekerja dengan enak,” kata Agus Kiswanto (47), seorang warga asli Balun, Cepu yang merupakan Koordinator Paguyuban Pinggir Kali.

Menurut Agus, karena warga merasa dirugikan akibat rumahnya digusur, kemudian warga mendatangi kantor DPRD Kabupaten Blora pada 29 Agustus 2017 lalu untuk melakukan audiensi. Akhirnya pada (19/10) Ketua DPRD Kabupaten Blora, Bambang Susilo juga menengok korban penggusuran di bantaran Sungai Balun yang terletak di belakang SPBU Cepu.

Bahkan, lanjutnya: “Ini kan juga ada proyek macet, mangkrak. Seandainya ini sudah ada, kemungkinan besar penduduk tidak bisa menempati di sini. Dulu kemungkinan besar Camatnya masih Pak Bondan,” kata Agus sambil menunjukkan bekas pondasi di tepi kali.

Menurut keterangannya, warga-warga yang tergabung dalam Paguyuban Pinggir Kali menuntut tanah yang layak untuk bisa ditempati dan kompensasi untuk properti seperti rumah warga yang dihancurkan.

Agus Kiswanto dan Risdiyanto, Koordinator dan Wakil Koordinator Paguyuban Pinggir Kali (sekatcos)

Kini, semenjak rumahnya digusur, Agus beserta istrinya tinggal di musholla, yang dulu pada tahun 2003 dibuat dari hasil swadaya warga, sedang 2 anaknya menempati Rusunawa.

“Yang saya takutkan, karena saya koordinator paguyuban di sini, andaikata saya menempati Rusunawa, nanti gek-gek orang Rusunawa berkata begini: Ini lho koordinatormu sendiri sudah mau menempati, kowe saiki yo melu koordinator leh! Ya itu yang saya jaga dan antisipasi hampir selama 5 bulan ini,” terangnya di tepi bantaran sungai Balun (5/12).

Menurut keterangan Risdiyanto yang akrab dipanggil Aris, seorang Wakil Koordinator Paguyuban Pinggir Kali pada (5/12), di pemukiman tersebut dulu ada 33 KK,yang punya usaha sepertinya yaitu kerajinan kayu jati tidak bisa pindah.

Bahkan, lanjutnya, ada juga warga bernama Bu Jasmi (65) yang meninggal dalam 10 hari paska pembongkaran permukiman tanggal 27 Juli 2017 lalu. Ada juga anak hingga putus sekolah gara-gara adanya aksi penggusuran tersebut.

Ketika ditanyakan apakah dari Pemerintah Kabupaten Blora tidak ada yang melakukan tinjauan langsung ke lapangan, begini tuturnya:

“Memang dari pihak Pemkab ada yang datang mengecheck, tapi ya sebatas proyeknya saja. Nek wong gede nek nduwe karep yo nek pas butoh thok, mas, wayah pencalonan, gak bisa dipungkiri itu. Dari dewan ada yang bantu, tapi dari pemerintah belum. Kalau pindah ya pindah, tapi kan kita buat rumah ya karena menabung sedikit demi sedikit dan tidak minta pemerintah. Kalau sudah seperti ini gimana. Yang tanggung jawab siapa. Di koran, pemerintah bilang, yang salah siapa. Kalau kita mau belajar dengan masalah itu, sebetulnya adalah bagaimana memanusiakan manusia. Kalau rakyat sebetulnya ingin dimanusiakan. Negara kan wajib.., tetapi kalau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dampak negatifnya kan sangat buruk. Satpol PP, Polsek, Polres, TNI. Kita bersama lawyer dari paguyuban sudah melakukan mediasi dan audiensi di Pemda, dengan Pak Kokok (Bupati-Red) dan Pak Agus, koordinator paguyuban. Hasilnya, beliaunya minta nama dari Pemerintah Kabupaten Blora itu dipulihkan: Jangan pemerintah ini dibilang kejam, sewenang-wenang, bertindak tidak sesuai kemanusiaan. Bila itu sudah bersepakat, nanti baru nanti ada pembahasan berikutnya. Kalau warga enak, mas, kalau kompensasi itu turun, masalah ini selesai. Jadi kalau kita bicara tentang hak itu, kita tidak ada tumpang tindih unsur politik,” pungkasnya. (TN)