Home Daerah Praktek Pungli, Diduga Kembali Rambah Sekolah

Praktek Pungli, Diduga Kembali Rambah Sekolah

686
0
SHARE

SEKAT.CO, Blora – Dugaan adanya praktek pungli (pungutan liar) kembali terjadi di dunia pendidikan Kabupaten Blora. Kali ini giliran SMP Negeri 1 Menden yang disinyalir terindikasi melakukan praktek tersebut.

Salah satu sudut SMP Negeri 1 Menden (sekatcos)

Dugaan praktik pungli yang merambah institusi pendidikan ini bukan tanpa sebab, maraknya pemberitaan secara masif di media cetak dan media online, akan kasus pungli di SMP Negeri 5 Blora, akhir bulan Januari 2018 kemarin, membuat Sekat.co menelusuri adanya praktik tersebut di sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Kradenan.

Setelah melakukan penelusuran di wilayah Kecamatan Kradenan, penulis menemukan ada laporan dari wali murid yang mengeluhkan besaran pungutan uang komputer untuk pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) kepada salah satu tokoh pemuda Mendenrejo, yang bernama Indra Jatmiko (34).

“Iya, ada beberapa orangtua wali murid yang mengeluhkan kepada saya, terkait dengan penarikan sejumlah uang ke orangtua wali murid di SMP Negeri 1 Menden. Dengan dalih untuk menunjang proses Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), para orangtua murid dibebani oleh pihak sekolah untuk membeli seperangkat komputer dengan besaran bervariasi antara Rp150 ribu hingga Rp200 ribu,” terang Indra Jatmiko (34) kepada sekatcos, Senin (12/2).

Ruang komputer SMP Negeri 1 Menden (sekatcos)

“Segala bentuk pungutan di sekolah itu tidak dibenarkan. Pemerintah sudah mengalokasikan anggarannya dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP (Bantuan Operasional Pendidikan), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan APBD Kabupaten Blora tahun 2018 ini ada anggaran sebesar Rp5,6 milyar guna pengadaan komputer untuk sekolah negeri. Jadi pungutan yang dilakukan tidak etis dan memberatkan orangtua wali murid,” tandasnya.

Menurutnya, praktik pungli berjamaah ini tidak patut dan tidak pantas dilakukan. Apalagi pada tanggal 5 Februari 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Nomor 1356/H/TU/2016 telah melarang sekolah calon penyelenggara UNBK memberatkan dan/atau membebani pihak-pihak selain sekolah. Termasuk membebani orangtua siswa dengan pungutan dan semacamnya, untuk membeli dan/atau menyewa komputer demi kepentingan pelaksanaan UNBK.

Lanjutnya, dijelaskan dalam surat edaran tersebut, bila pihak sekolah terbukti melanggar ketentuan ini, akan dikeluarkan dari daftar sekolah pelaksana UNBK pada tahun 2016.

Sudut ruang perpustakaan SMP Negeri 1 Menden (sekatcos)

Sementara, saat ditemui oleh wartawan Sekat.co, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Menden, Indah Sinta Wati, S.Pd.,M.Pd. menuturkan, bahwa memang benar pihak sekolah melakukan penarikan iuran untuk komputer. Hal tersebut sesuai kesepakatan dari rapat antara pihak sekolah, komite sekolah dengan wali murid. Ini dikarenakan, pihak sekolah SMP Negeri 1 Menden sangat membutuhkan komputer untuk menunjang terselenggaranya UNBK secara mandiri dengan baik.

Indah Sinta Wati, S.Pd., M.Pd., Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Menden (sekatcos)

“Saya kasihan, bahwa pelaksanaan UNBK tahun kemarin, dimana untuk 1 unit komputer dipakai 3 peserta ujian. Mengingat, jumlah peserta ujian 167 siswa dan komputer sekolah hanya 50 unit, dan ditambah 10 unit baru. Kami sudah berjuang dengan sungguh-sungguh agar pelaksanaan UNBK ini berjalan dengan baik. Dan siang ini kita akan menyelenggarakan rapat komite sekolah mengenai ini. Karena sudah ada instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora untuk mengembalikan dana tersebut ke wali murid,” jelas Indah Sinta Wati.

Dengan kejadian yang ada, menurutnya, pihak sekolah bisa mengambil sisi positifnya. Selanjutnya, akan dilakukan pengelolaan apa adanya dari dana BOS. Terkait dengan masalah ini, pihak sekolah juga akan segera membicarakannya dengan komite sekolah.

“Iya, Senin (12/2) pukul 10.00 WIB siang ini, kita akan membicarakannya dengan komite sekolah. Tetap, kami berkomitmen untuk menyerahkan kembali dana tersebut ke orang tua atau peserta didik. Kami ingin pengelolaan sekolah ini berjalan dengan baik. Agar semua siswa tetap bisa belajar dengan tenang,” pungkasnya. (B21)