Home Pemerintahan Audiensi Masyarakat Sumber – Pertamina Ngambang

Audiensi Masyarakat Sumber – Pertamina Ngambang

232
0
SHARE

SEKAT.CO, Blora – Belasan tokoh masyarakat Desa Sumber, Kecamatan Kradenan yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Sumber (FMS), beraudiensi dengan PT. Pertamina dan beberapa vendor yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Blora, Jum’at (2/3).

Ada beberapa pokok permasalahan yang disampaikan oleh Pembina FMS, H.M Warsit, S.Pd, S.H, M.M, terkait dengan PT. Pertamina EP, antara lain pemberdayaan pengusaha lokal, perekrutan tenaga kerja lokal, kejelasan dana CSR, infrastruktur dan eksploitasi air tanah oleh PT. Pertamina EP.

“Sejak ada pertambangan, masyarakat Desa Sumber hanya jadi penonton. Mana (janji perusahaan) yang dulu berkomitmen ingin memberdayakan masyarakat lokal, mana (janji perusahaan) yang berkomitmen memberdayakan pengusaha lokal, mana (janji perusahaan) yang berkomitmen menyejahterakan masyarakat sekitar: PT. Pertamina telah ingkar janji,” kata Warsit.

Pembina FMS H.M. Warsit, S.Pd, S.H, M.M

Terkait permasalahan-permasalahan tersebut, Warsit berharap mendapatkan perhatian serius dan segera ditindaklanjuti oleh DPRD. Mengingat Blora kaya dengan sumber daya alamnya, tapi yang menikmati hanya orang tertentu saja.

“Kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan dari beberapa perwakilan FMS, pihak PT Pertamina EP yang diwakili Bagian Humas, Rahardiyan, menepis argumen yang disampaikan oleh Warsit.

“PT. Pertamina telah melaksanakan aturan yang ada, seperti mengenai perekrutan tenaga kerja dan pengeboran air tanah,” terang Rahardiyan.

Rahardiyan, Humas PT. Pertamina EP

Terkait pengambilan atau eksploitasi air tanah oleh Pertamina, Ketua FMS, Sukirno menegaskan, bahwa air tanah di cekungan Randublatung selama ini digunakan untuk pengairan petani, bukan untuk industri.

“PT. Pertamina mempunyai 2 sumur stand by, kenapa harus dioperasikan untuk operasi pabrik, padahal amanat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah jelas, untuk keperluannya perusahaan harus membeli air dari koperasi petani,” pungkas Sukirno.

Terkait untuk Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2017 yang dipertanyakan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Sumber, Syaiful Bahri, Humas PT. Pertamina belum bisa menjawab secara detail dengan alasan belum direkapitulasi.

Karena dalam pertemuan yang difasilitasi DPRD tersebut tidak membuahkan poin kesepakatan, akhirnya Ketua DPRD Ir. H. Bambang Susilo, mengagendakan untuk melakukan sidak lapangan dan secara khusus akan mengundang pihak terkait untuk tindaklanjutnya.

“Sangat disayangkan, audiensi seperti ini tidak menemukan titik terang. Seharusnya dari pihak perusahaan dan vendor yang datang. Harusnya (yang datang) pihak yang berwenang atau pembuat keputusan atau kebijakan, bukan perwakilan. Secepatnya, kami akan undang secara khusus pihak-pihak terkait,” tandasnya.

Audiensi tanpa kesepakatan berlangsung tertib. Ditutup sekitar pukul 11.30 WIB, serta mendapatkan pengamanan langsung dari Polres Blora. (B21)