Home Breaking News MAKI : Bongkar dan Kawal Kasus Dugaan Korupsi Dinas Peternakan Blora

MAKI : Bongkar dan Kawal Kasus Dugaan Korupsi Dinas Peternakan Blora

1794
0
SHARE

SEKAT.CO, Blora – Mencuatnya kasus dugaan korupsi program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, membuat koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengambil sikap.

Kepada Sekat.co, orang yang kerap menang dalam mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan, praktik dugaan potongan dana operasional para petugas inseminator di tiga program yang anggarannya bersumber dari APBN tersebut, menurutnya harus di usut dan dibongkar hingga tuntas sampai ke akar-akarnya.

Boyamin mensinyalir, dugaan praktik potongan tersebut jika nanti terbukti benar, patut diduga, aliran dananya bisa mengalir dan menguap tidak hanya berhenti di level pimpinan Dinas saja.

“Berdasarkan bukti-bukti awal temuan dilapangan, saya menduga jumlah uang yang didapatkan dari praktik tersebut tidak sedikit, bisa mencapai ratusan juta bahkan juga mencapai milyaran rupiah. Lantas pertanyaan saya, apakah aliran uang sebanyak itu hanya berhenti di satu tempat saja? Kok saya tidak yakin ya,” bebernya.

Lanjut kata dia, untuk menindaklanjuti ihwal temuan kasus tersebut, ia akan mengawal dan berupaya menempuh jalur hukum dengan mengadukan kasus ini kepada pihak Kepolisian Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Semarang.

“Saya akan koordinasikan masalah ini kepada Kapolda Jateng dan Kajati. Kemungkinan Minggu depan berkas laporan saya sudah masuk ke sana. Nanti saya kabari lagi,” katanya.

Lebih jauh Boyamin menguraikan, mencuatnya dugaan adanya praktik kotor dengan memotong honor operasional para petugas inseminator tersebut, kemungkinannya tidak hanya terjadi di satu wilayah Blora saja.

Kecurigaan Boyamin ini bukan tanpa alasan, mengingat program UPSUS SIWAB adalah program yang dicanangkan langsung dari pemerintah pusat dan berlaku serentak di Indonesia.

“Ini kan program Nasional, jadi wajar kalau kami menduga apakah di daerah lain juga melakukan hal yang sama seperti di Blora. Oleh karena itu, saat ini kami masih mengumpulkan data serupa untuk daerah yang lain,” pungkasnya.

Perlu diketahui, UPSUS SIWAB adalah salah satu program yang dicanangkan Kementerian Pertanian untuk mengakselerasi percepatan target pemenuhan populasi sapi potong dalam negeri.

Program yang dituangkan di dalam peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting bertujuan untuk mewujudkan komitmen dalam mengejar swasembada daging sapi.

Sayangnya, program pemerintah yang sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus tercoreng lantaran terindikasi adanya dugaan praktik korupsi yang terjadi di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora.

Sebanyak lebih kurang 74 petugas inseminator yang bertugas melaksanakan tiga program UPSUS SIWAB berupa Identifikasi, lalu program Inseminasi Buatan (IB) dan program Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) diketahui setiap petugas inseminator mendapatkan honor operasional yang bersumber dari APBN tahun 2017 dan tahun 2018.

Adapun besaran dana operasional yang bersumber dari APBN tahun 2017 meliputi program Identifikasi sebesar Rp 30.000, lalu program IB Rp 30.000, sedangkan program PKB Rp 30.000, untuk setiap satu ekor sapi atau kerbau.

Sedangkan untuk anggaran operasional APBN tahun 2018 untuk program IB mengalami kenaikan dari yang semula Rp 30.000 menjadi Rp 50.000.

Kemudian, belakangan muncul pengakuan dari para petugas inseminator honornya selama ini telah dipangkas oleh oknum dinas. Dengan dalih “Kebersamaan” dan “Pajak” program Identifikasi UPSUS SIWAB tahun 2017, para petugas inseminator mendapatkan honor Rp 30.000 lalu dipotong Rp 11.000. Kemudian program IB dari honor operasional Rp 30.000 di pangkas Rp 6000 rupiah untuk setiap ekornya.

Dugaan praktik potongan honor operasional itu terus berlanjut di tahun 2018. Untuk program IB dari yang semula Rp 6000 potongan tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp 12.000 yang ditambah dengan pajak Rp 3000, total potongan tersebut menjadi Rp 15.000 rupiah setiap ekornya.

Kenaikan besaran tarikan tersebut bukan tanpa sebab, mengingat honor operasional petugas inseminator untuk anggaran APBN tahun 2018 juga mengalami kenaikan. Untuk program PKB sendiri mengalami potongan Rp 13.500 ditambah pajak Rp 1500 jadi total Rp 15.000 untuk tiap ekornya. (A7).