Home Breaking News Sikapi Dugaan Korupsi UPSUS SIWAB, DPRD Blora Didesak Bentuk Pansus

Sikapi Dugaan Korupsi UPSUS SIWAB, DPRD Blora Didesak Bentuk Pansus

1224
0
SHARE

SEKAT.CO, Blora – Munculnya kasus dugaan korupsi program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) di Dinas Peternakan dan Perikanan Blora, membuat Seno Margo Utomo mendesak DPRD Kabupaten Blora, membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap masalah dugaan korupsi tersebut.

Desakan Staf Ahli Komisi VII DPR RI untuk mendorong DPRD Blora ini bukan tanpa alasan, menurut Seno dalam persoalan tersebut, DPRD Blora harus mampu menunjukkan kepada rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satu caranya yaitu, dengan sesegera mungkin membentuk Pansus kasus UPSUS SIWAB.

“Temuan dugaan kasus ini bukan main-main lho dan ini menurut saya masuk kategori kasus besar. Apalagi sumber anggaran program UPSUS SIWAB ini dari APBN. Jujur, saya mendorong teman-teman di DPRD untuk merapatkan barisan segera menyusun Pansus dan jangan ditunda-tunda,” kata Seno Kamis, (16/8/2018).

Seno kembali mengatakan, apalagi jika melihat Kabupaten Blora ini menyandang predikat peringkat pertama di Provinsi Jateng dengan kategori jumlah populasi sapi terbanyak. “Ada lebih kurang sebanyak 231.000 ekor sapi lho. Dengan mencuatnya dugaan kasus pemotongan honor operasional ini, ya malu lah kita dan kasus ini jelas efeknya merugikan  para peternak Blora  yang menjadi sasaran program,” bebernya.

Lebih jauh Seno menguraikan, Pansus nantinya akan bertugas memanggil dan memeriksa semua pihak terkait  dengan program ini dan akhirnya akan memberikan rekomendasi kepada Pemkab untuk segera melakukan evaluasi.

Selain ditujukan kepada Pemkab, kata dia, hasil Rekomendasi tersebut juga bisa disampaikan kepada pihak Kementrian Pertanian selaku pemberi anggaran APBN dan BPK sebagai auditor internal Pemkab.

Ditambahkan Seno, dengan pembentukan Pansus DPRD tersebut, ia berharap tabir kelam persoalan dugaan korupsi dengan cara memotong honor operasional 3 program UPSUS SIWAB yang diterima petugas inseminator di Dinas Peternakan dan Perikanan Blora, dapat sesegera mungkin terungkap dengan terang benderang.

“Bisa jadi dengan adanya potongan operasional tersebut, berimbas di rakyat. Artinya, para petugas inseminator ini dilapangan dikhawatirkan akan pasang tarif kepada peternak, padahal suntik IB itu gratis. Oleh karena itu, tentu disini tidak saya saja yang berharap tabir kelam ini agar segera bisa terkuak, saya yakin rakyat Blora juga berharap banyak,” tandasnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) Kenthut Prasetya, yang juga mengutarakan desakannya kepada DPRD Blora untuk segera membentuk Pansus dugaan korupsi UPSUS SIWAB.

Menurutnya, dengan adanya Pansus bentukan DPRD, tentunya rakyat Blora berharap kepada para wakil rakyatnya ini, untuk dapat menelusuri dan mengungkap dugaan korupsi UPSUS SIWAB hingga tuntas.

“Kemarin dari MAKI saya baca juga akan mengambil langkah tegas dengan membawa dugaan kasus ini ke ranah hukum di tingkat Polda Jateng dan Kajati. Sekarang DPRD Blora ini selaku para wakil rakyat tentunya juga sangat diharapkan peran aktifnya oleh masyarakat Blora,” tegasnya.

Menanggapi desakan dari berbagai elemen tersebut, Ketua DPRD Blora, Ir. Bambang Susilo merespon dengan baik dan akan segera membicarakan perihal ini kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora.

“Saya apresiasi dan saya respon baik desakan untuk pembentukan Pansus dugaan kasus pemotongan honor operasional petugas inseminator UPSUS SIWAB ini. Mungkin dalam waktu dekat ini akan kami rapatkan bersama dengan unsur pimpinan dan anggota yang lain, agar Pansus tersebut segera dapat terbentuk,” pungkasnya. (A7).