Home Breaking News Trotoar 3 Milyar Diduga Bermasalah, Dinrumkimhub Blora Didatangi Penyidik Polda Jateng

Trotoar 3 Milyar Diduga Bermasalah, Dinrumkimhub Blora Didatangi Penyidik Polda Jateng

1508
0
SHARE

SEKAT.CO, Blora – Kembali sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Selasa (5/3/2019) pagi.

Kedatangan anggota Subdit III Tipikor itu, diduga terkait dengan pekerjaan renovasi trotoar yang terletak di Jalan Ronggolawe, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dengan nilai kontrak Rp 3.250.510.000 milyar pada tahun anggaran 2017.

Proyek renovasi trotoar tersebut belakangan diketahui telah dikerjakan oleh PT Ganesha Bangun Karya.

Saat dikonfirmasi Plt Kepala Dinrumkimhub, Ir. Syamsul Arif membenarkan hal itu. “Minggu lalu, dari Polda Jateng sudah bertemu saya di Kantor Dinrumkimhub,” ujarnya, Selasa (5/3/2019).

Pria yang saat ini menjabat Kepala Bappeda Blora itu, enggan merinci akan kedatangan pihak penyidik. Hanya saja, kedatangan anggota Polda Jateng di bekas kantor tempat dia berdinas itu untuk memberitahukan akan adanya klarifikasi. “Hanya akan mencocokkan pekerjaan. Klarifikasi saja,” ungkap Samsul melalui sambungan telefonnya.

Samsul juga mengaku, tidak dimintai klarifikasi. Bahkan, jalannya klarifikasi yang berlangsung hari ini, Selasa (5/3/2019) di kantor Dinrumkimhub, ia mengaku belum tahu.

Adapun yang menjadi persoalan terkait dengan pekerjaan proyek tersebut, dirinya juga mengaku belum mengetahui secara signifikan.”Klarifikasi itu mungkin karena adanya suara dari masyarakat,” tandasnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun. Agenda klarifikasi tersebut dilakukan selama 2 hari yakni pada, Selasa (5/3/2019). Kemudian dilanjutkan pada, Rabu (6/3/2019) besok.

Adapun pihak yang diklarifikasi pada, Selasa (5/3/2019) pagi, diduga berjumlah 12 orang pejabat yang terkait dengan paket pekerjaan.

Diantaranya, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Sekretaris PPHP, kemudian tiga orang anggota PPHP, Seorang Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja), lalu tiga orang anggota Pokja dan dua orang pelaksana, serta seorang konsultan perencana. (S4)