Home Peristiwa Program Bansos PKH, Diduga di Sunat

Program Bansos PKH, Diduga di Sunat

55
0
SHARE

SEKAT.CO, Blora – Usai mencuat adanya temuan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak bisa menarik bansos lantaran kartunya ATM-nya dikumpulkan oleh salah satu oknum petugas PKH.

Kali ini, bansos program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang berbentuk kartu ATM itu, di dalam tahapan pencairannya terindikasi praktik potongan yang lagi-lagi diduga dilakukan oleh oknum petugas pendamping PKH.

Pengakuan potongan tersebut muncul dari salah satu warga penerima PKH, sebut saja Susi. Susi yang mengaku enggan dan takut jika disebutkan namanya itu tinggal di Kecamatan Jepon, Blora.

Kepada wartawan, Susi menceritakan bahwa setiap pencairan anggaran bansos yang diterima dipotong sebesar Rp10.000. Potongan anggaran bansos tersebut, kata dia, dikoordinir oleh ketua kelompok PKH.

“Saat pencairan karena saya ini tidak bawa kartu ATM jadi taunya kalau cair ya di kabari oleh ketua kelompok. Kemudian oleh ketua, kami dikumpulkan dan saat dikumpulkan itulah uang bansos saya diberikan dan langsung dipotong Rp10.000,” katanya.

Ketika disinggung perihal potongan Rp10.000 itu peruntukannya untuk apa saja, Susi mengaku tidak tau menau, ia taunya uang Rp10.000 tersebut dibagi-bagikan kepada 3 orang.”Saya tidak tau, 3 orangnya itu siapa saja. Tapi yang jelas waktu itu bilangnya potongan ini untuk 3 orang,” bebernya.

Susi kembali mengeluhkan, lantaran kartu ATM itu ditahan, ia pun kesulitan mengakses secara langsung dan mengetahui jumlah pasti anggaran bansos yang akan diterimakan kepadanya.

“Misal begini, saya bulan ini dapat Rp1 juta, tiga bulan lalu dapat Rp250 ribu, kemudian tiga bulan sebelumnya lagi dapat Rp500 ribu. Jumlah ini kan selalu berubah-ubah tanpa saya tau kenapa,” katanya.

Lanjut kata dia, bagaimana para penerima bisa mengetahui jumlah dana bansosnya, sedangkan kartu ATM saja dipegang oleh ketua kelompok.

“Kita tau sudah cair ya dikabari ketua kelompok dan ketua kelompok saat itu sudah memegang uang cash dalam jumlah banyak yang kemudian dibagi-bagikan ke para warga penerima PKH,” jelasnya.

Sementara itu, Rasmi ketua kelompok PKH Desa Seso saat dijumpai dirumahnya, menampik kartu ATM para penerima PKH ditahan oleh dirinya. Rasmi juga menyangkal kalau besaran potongan dana bansos itu sebesar Rp10.000.

“Tidak benar, kalau nominalnya segitu. Saya itu cuman motong Rp5000 saja, itupun hasil musyawarah bersama. Kalau soal kartu itu saya tidak menahan dan kartu itu sudah saya bagikan semua ke penerima PKH,” katanya.

Rasmi kembali mengungkapkan, didalam tahapan pencairan dana bansos, selama ini tahap pencairannya dikoordinir oleh Tatik yang tak lain adalah salah satu petugas pendamping PKH di wilayah Jepon.

Lanjut kata dia, setelah kartu ATM penerima PKH dia ambil semua dari warga, kemudian ia menyerahkan kartu tersebut kepada Tatik selaku petugas pendamping PKH agar segera dapat diproses dan dicairkan.

“Jadi setiap mau pencairan, saya ambil lagi dari warga kartu ATM-nya. Kemudian saya serahkan kepada Bu Tatik kartu itu. Setelah dicairkan bu Tatik saya ambil uang cash yang akan dibagikan ke warga itu ya di bu Tatik. Setiap kartu itu, untuk biaya administrasi Bu Tatik mengenai Rp3000,” bebernya.

Kendati demikian, tidak ada niatan bagi dirinya untuk memotong anggaran tersebut. Apalagi nominal Rp5000 tersebut juga keluar dari hasil kesepakatan bersama para penerima PKH.

“Sekarang kalau mau pencairan bansos itu, saya harus muter ke rumah-rumah penerima PKH untuk memberitahu. Terus kemudian saya masih harus mengambil uang pencairan bansos itu. Kalau mau pake itung-itungan ya tidak imbang. Uang Rp5000 zaman sekarang itu sampai mana, mas. Bensin, tenaga ditambah waktunya saja sudah tidak imbang,” tandasnya.

Terpisah, Tatik selaku petugas pendamping PKH di wilayah Desa Seso saat dikonfirmasi mengaku tidak pernah melakukan semua hal yang saat ini sedang dituduhkan kepadanya.

Tatik kembali menegaskan, didalam proses pencairan anggaran dana bansos yang akan diterima para PKH, ia mengaku tidak tau menau.

Ketika disinggung terkait ada biaya administrasi pencairan sebesar Rp3000 untuk setiap kartunya. Tatik kembali menganggap itu adalah tuduhan yang tidak benar.

“Loh kok saya gesek, mas. Saya itu pendamping lho, mas. Kok malah saya ini dikira yang melakukan penggesekan kartu sendiri. Informasi itu dari mana?” kata Tatik dengan nada kesal.

Tatik dalam sambungan telephon juga kembali menanyakan informasi yang diterima itu dari mana. Bahkan Tatik juga sempat mengancam kepada wartawan, akan melakukan gugatan jika dalam pemberitaan dirasa merugikan dirinya.

“Saya ini orangnya ya sedikit banyak paham hukum lho, mas. Kalau jenengan ini sampai merugikan saya, bisa saya tuntut pencemaran nama baik. Tapi karena ini sudah diklarifikasi ya sudah. Sekali lagi, semua tuduhan itu tidak benar dan saya tidak melakukannya,” pungkasnya. (A7)